Jakarta - Banyaknya bangunan cagar budaya maupun rumah tokoh-tokoh sejarah di Ibukota membuat Pemprov DKI Jakarta berniat untuk membeli dan merawatnya apabila pihak keluarga bersedia menjualnya.
Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, selama ini pihak keluarga kerap menjual bangunan kepada pihak swasta. Namun saat ini belum ada keluarga dari tokoh sejarah yang bersedia menjualnya kepada Pemprov DKI.
"Belum ada (yang menjual). Selama ini rumah-rumah kuno itu dijual ke pengusaha. Kalau cuma kuno biasa masih oke, ini kadang-kadang sejarah kan," katanya di kawasan Jakarta Pusat, Minggu (29/12).
Basuki menyebutkan, dulu terdapat ada Museum Adam Malik di kawasan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Namun keberadaannya sudah tidak ada dikarenakan dijual oleh ahli warisnya kepada pihak swasta. Mantan Bupati Belitung Timur ini pun menyayangkan hal tersebut, sedianya museum-museum atau bangunan-bangunan bersejarah dijual kepada pihaknya. Terlebih DKI juga memberikan potongan harga untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada bangunan atau rumah tersebut sebesar 75 persen.
"Seharusnya museum-museum seperti itu dijual ke kita (DKI) saja, yang kita harap seperti itu sehingga kita pesan kepada keluarga," katanya.
Basuki mencontohkan keluarga Bung Hatta dan pihaknya sudah meminta untuk menjualnya ke DKI saja terkait hal itu. Ia juga menyambut baik rencana salah satu mantan Menteri Pekerjaan Umum (PU) yang akan membuat museum dan akan dikelola dan dipelihara oleh keluarganya sendiri.
"Kita lebih senang karena kita ingin banyak museum-museum lah supaya orang kenal, karena mereka orang-orang hebat. Mereka juga setuju tapi memang belum berniat menjualnya," imbuh pria yang akrab disapa Ahok ini.
Begitu pun dengan Kota Tua yang haknya masih dipegang oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), ia ingin agar pengelolaannya dialihkan ke DKI. Sebab, pihaknya melihat pihak BUMN tidak ada tanggung jawab untuk mengelola Kota Tua itu.
"Kota Tua masih dipegang haknya BUMN. Maka kita bilang, kalau tidak mau urus kasih kami saja. Buat saja perjanjian, kalau mau hibahkan pada DKI ya kami beli," kata Ahok.
Ia mengatakan, seharusnya urusan dari pemerintah kepada pemerintah lebih mudah. Pihaknya juga sudah mengajukan permintaan tersebut kepada Presiden RI, tetapi belum mendapat respon hingga saat ini.