Ini Alasan Jokowi Ingin Mengambil Alih PPD
Penulis : Indra Akuntono | Selasa, 12 Februari 2013 | 16:04 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Status kepemilikan Perusahaan Pengangkutan Djakarta (PPD) akan segera beralih dari BUMN ke BUMD Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mendalami berkas dan menyiapkan dana untuk melancarkan tujuan ini. Ada beberapa alasan yang mendasari minat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil alih pengelolaan armada bus tersebut.
Ditemui di Balaikota Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo membeberkan beberapa alasan tersebut. Selain memenuhi kebutuhan pool dan bengkel untuk kendaraan umum, peralihan kepemilikan ini juga untuk memperbaiki manajemen PPD. Perbaikan manajemen itu terutama berkaitan dengan sopir. Jokowi antara lain berencana mewajibkan sopir PPD memakai seragam, dan memberikan gaji pokok pada mereka.
Menurut Jokowi, terobosan ini ia lakukan untuk memperbaiki moda transportasi umum di Jakarta, termasuk menekan angka kriminalitas di angkutan umum. "Kalau ada manajemen jadi gampang melakukan pembinaan ke sopirnya. Kalau enggak akan kayak gini terus. Kami ambil PPD dalam rangka menuju ke sana," kata Jokowi, Selasa (12/2/2013). Perbaikan manajemen menurut dia juga harus dilakukan agar PPD tak terus merugi.
Namun rencana pengambilalihan pengelolaan ini masih butuh waktu. Jokowi juga mengaku belum menerima laporan lengkap terkait rencana ini, termasuk soal kabar PPD terlilit utang Rp 170 miliar. Mantan Wali Kota Suraakarta ini mengatkan Menteri Negara BUMN telah menyetujui rencana peralihan status tersebut, namun prosesnya masih harus melewati due diligence.
Langkah due diligence merupakan bentuk kehati-hatian dalam proses bisnis, termasuk untuk menilai risiko dan nilai potensial entitas. Dalam tahap ini, akan dihitung jumlah aset tetap, aset bergerak, dan neraca akhir yang dimiliki PPD. Sesudah tahap ini, laporan akan disampaikan ke Menteri Keuangan.
Sebelumnya Jokowi mengatakan Jakarta sangat memerlukan pool dan bengkel yang dimiliki PPD untuk bisa dimanfaatkaan Kopaja dan Metromini. Sedangkan dugaan besarnya kewajiban yang harus dipenuhi PPD, merupakan data dari Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ). Dewan ini meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan terlebih dahulu seluruh kewajiban tersebut sudah diselesaikan, sebelum PPD beralih pengelola.
Editor :
Palupi Annisa Auliani
Anda sedang membaca artikel tentang
Ini Alasan Jokowi Ingin Mengambil Alih PPD
Dengan url
http://householdfinancialproblems.blogspot.com/2013/02/ini-alasan-jokowi-ingin-mengambil-alih.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Ini Alasan Jokowi Ingin Mengambil Alih PPD
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Ini Alasan Jokowi Ingin Mengambil Alih PPD
sebagai sumbernya
0 komentar:
Post a Comment