Penyusunan APBD Jadi Topik Pertama KPK-Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) terkait upaya membangun pemerintahan yang baik dan bersih. Wakil Ketua KPK Adnan Pandupraja mengatakan, topik pertama yang dibahas KPK dengan Jokowi dalam pertemuan tersebut adalah berkaitan dengan penyusuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Kami menjadikan itu sebagai topik pertama karena kami sekarang telah bekerja sama dengan BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) sedang memantau bagaimana proses pembuatan APBD di 33 provinsi dan tingkat kabupaten/kota," kata Adnan, dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (27/11/2012).

Hadir dalam jumpa pers tersebut Jokowi beserta sejumlah stafnya. Menurut Adnan, pertemuan tersebut menyimpulkan kalau banyak mekanisme pembuatan APBD yang perlu diperbaiki. Terutama, yang berkaitan dengan tingkat partisipasi publik dalam penyusunan APBD, serta transparansi dalam proses penyusunannya.

"Sehingga mengurangi potensi untuk korupsi. Beberapa rekomendasi sudah kita sampaikan dan Alhamdulillah pandangan kami sama dengan pandangan Pak Gubernur," tambah Adnan.

KPK, katanya, sepakat dengan Jokowi yang menganggap bahwa anggaran merupakan faktor utama untuk bisa mengawal anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selebihnya, Adnan mengaku terkejut dengan inisiatif Pemrov DKI Jakarta yang berencana membangun sistem online di semua lini. Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah misalnya, kata Adnan, Pemrov DKI Jakarta akan membangun sistem yang menghubungkan semua restoran di DKI Jakarta dengan kantor pajak.

"Hingga akhirnya setiap rupiah yang tertulis di dalam bon setiap kita makan di restoran itu akan terdeteksi. Buat kami, pola online seperti inilah yang selalu kita dukung dan kita dorong di semua pemerintah daerah," ujar Adnan.

Jokowi mengatakan, Pemrov DKI Jakarta akan memublikasikan APBD 2013 jika sudah disetujui nantinya. Dengan demikian, diharapkan ada partisipasi publik dalam mengontrol pengalokasian anggaran di Pemrov DKI.

"Akan kita tempel poster itu di RT, RW, kelurahan. Artinya ada partisipasi publik untk mengontrol dan mengawasi setiap anggaran yg ada. Ini yang juga ingin kita lakukan karena nanti ini didampingi, disupervisi dari KPK tentu saja akan memberi hasil yang lebih baik," katanya.

Financial Problems