JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Unit pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhan Dinas Perhubungan DKI Jakarta Drajad Adhyaksa mengaku telah memiliki alternatif untuk mengatasi transportasi laut di rute Muara Angke menuju Kepulauan Seribu dan sebaliknya. Pasalnya, transportasi umum di rute tersebut terganggu karena dana untuk mensubsidi belum cair akibat APBD DKI 2013 belum juga disahkan.
Drajad mengatakan, sementara ini pihaknya meminta pengelola kapal swasta untuk fokus melayani penumpang di rute. Hal ini dilakukan setidaknya sampai APBD 2013 cair dan Pemerintah Provinsi DKI dapat menjalin kontrak dengan operator.
"Kami sudah berkoordinasi supaya kapal swasta ini lebih siap untuk mengangkut penumpang," kata Drajad saat dihubungi Kompas.com, Rabu (2/1/2013).
Dia menjelaskan, saat ini sedikitnya ada lima kapal motor milik swasta yang memiliki rute perjalanan ke Kepulauan Seribu. Tiga kapal yang dilengkapi AC itu mengangkut penumpang dari Pantai Marina Ancol, dan sisanya mengangkut penumpang dari Muara Angke. Masing-masing kapal swasta ini dapat mengangkut 300 penumpang untuk sekali perjalanan dengan tarif Rp 125.000 untuk tiap penumpangnya. Bila dibandingkan, tarif kapal ini lebih mahal karena tarif kapal motor yang disubsidi hanya Rp 50.000 ditambah biaya asuransi sebesar Rp 2.000.
"Kapal swasta mahal karena pakai AC dan tidak disubsidi, itu kan bisnis murni. Tapi secara fungsi sudah terlayani karena penumpang tetap terlayani," ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, buntut dari belum disahkannya anggaran DKI Jakarta 2013, perjalanan angkutan laut di Pelabuhan Muara Angke menuju Kepulauan Seribu dan sebaliknya jadi terganggu. Hal itu dipicu tak adanya anggaran untuk mensubsidi angkutan laut di rute tersebut sehingga Pemprov DKI kesulitan menjalin kontrak baru dengan pihak operator. Kontrak dengan operator yang mengoperasikan kapal motor bersubsidi berakhir pada 31 Desember 2012.
Sampai saat ini, sedikitnya tersedia enam kapal yang disubsidi oleh Pemerintah DKI Jakarta. Yakni Kapal Motor (KM) Lumba-lumba sebanyak dua unit dan empat unit KM Kerapu. Masing-masing kapal tersebut mampu mengaangkut 25 penumpang untuk satu kali perjalanan. KM Lumba-lumba dan KM Kerapu dikategorikan kapal cepat berfasilitas memadai.
Jadwal penyeberangan kapal ini adalah dua kali sehari,yaitu pukul 07:00 dan 13:00.
KM Lumba-lumba lintasan 1 melintas Muara Angke - Pulau Untung Jawa - Pulau Pramuka - Pulau Tidung (PP).
KM Lumba-lumba lintasan 2 melintas Muara Angke - Pulau Untung Jawa - Pulau Tidung (PP).
KM Kerapu lintasan 1 melintas Muara Angke - Pulau Untung Jawa - Pulau Pramuka - Pulau Kelapa (PP).
KM Kerapu lintasan 2 melintas Muara Angke - Pulau Untung Jawa - Pulau Pari - Pulau Pramuka - Pulau Kelapa (PP).
KM Kerapu lintasan 3 melintas Muara Angke - Pulau Untung Jawa - Pulau Lancang - Pulau Payung - Pulau Tidung (PP).
KM Kerapu lintasan 4 melintas Muara Angke - Pulau Untung Jawa - Pulau Lancang - Pulau Pari - Pulau Pramuka (PP)
Rancangan APBD DKI 2013 baru diserahkan oleh eksekutif kepada legislatif pada 20 Desember 2012. Penyerahan anggaran dan pengesahannya menjadi telat karena legislatif masih mempertanyakan efektivitas program yang diusung oleh pemimpin Jakarta Baru Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama.
Berita terkait, baca :
100 HARI JOKOWI-BASUKI
Editor :
Hertanto Soebijoto
Anda sedang membaca artikel tentang
Angkutan Laut DKI Sementara Diserahkan ke Swasta
Dengan url
https://householdfinancialproblems.blogspot.com/2013/01/angkutan-laut-dki-sementara-diserahkan.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Angkutan Laut DKI Sementara Diserahkan ke Swasta
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Angkutan Laut DKI Sementara Diserahkan ke Swasta
sebagai sumbernya
0 komentar:
Post a Comment