JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretariat Nasional (Seknas) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) yakin bahwa RAPBN 2014 tidak akan mampu mengatasi persoalan ekonomi belakangan ini. Pasalnya, ada indikasi politisasi anggaran menjelang Pemilu 2014. Indikasi ini patut diwaspadai.
"Anggaran negara akan sangat mungkin diarahkan untuk menarik simpati pemilih atau melayani elite-elite parpol tertentu dan berakibat pada tidak efektifnya alokasi anggaran," ujar Koordinator Advokasi Seknas Fitra, Maulana, di kantor Fitra, Mampang, Jakarta Selatan, Minggu (15/9/2013).
Menurutnya, hal itu terlihat dari hasil penelusuran Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) 2014 bahwa terdapat Rp 75 triliun anggaran bansos yang tersebar di 15 Kementrian/Lembaga. Dana bansos tersebut dinilai tak bisa dimanfaatkan dengan maksimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat karena bakal dimanfaatkan untuk pencitraan elite parpol jelang pesta demokrasi 2014.
"Berdasarkan hasil audit BPK 2012, pengelolaan anggaran bansos masih banyak penyalahgunaan," lanjut Maulana.
Fitra merekomendasikan agar dipaparkan lebih detail untuk program bansos dan anggaran lain yang bersifat langsung ke rakyat di daerah-daerah. Hal itu guna meminimalisasi anggaran sesuai kebutuhan dan tidak untuk menarik simpati pemilih.
Selain itu, Fitra memperhatikan pola kementerian/lembaga yang lamban mengumumkan penyerapan anggaran secara rutin tiap bulan dan modus menghabiskan anggaran jelang akhir tahun.
Editor : Caroline Damanik
Anda sedang membaca artikel tentang
Fitra: Jelang Pemilu, Waspadai Politisasi RAPBN 2014
Dengan url
http://householdfinancialproblems.blogspot.com/2013/09/fitra-jelang-pemilu-waspadai-politisasi.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Fitra: Jelang Pemilu, Waspadai Politisasi RAPBN 2014
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Fitra: Jelang Pemilu, Waspadai Politisasi RAPBN 2014
sebagai sumbernya
0 komentar:
Post a Comment