JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Gerindra menuding Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat tidak tuntas dalam mengatasi kasus-kasus dugaan pelanggaran etika yang dilakukan para anggota dewan. Fraksi Gerindra menilai BK terkesan menutupi para politisi yang berasal dari PDI-Perjuangan.
"Timbul kesan bahwa berdasarkan laporan BK, Fraksi PDI Perjuangan melindungi kadernya dari sanksi yang seharusnya diberikan kepadanya," ucap anggota Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra Desmond J Mahesa melakukan interupsi dalam Rapat Paripurna, Kamis (11/4/2013).
Desmond memaparkan, sejumlah kasus berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etiknya tidak tuntas. Sebagian besar kasus itu, kata Desmond, melibatkan politisi PDI-Perjuangan. Salah satunya adalah kasus Sukur Nababan yang bolos sebelas kali rapat paripurna DPR. BK, kata Desmond, sempat menyarankan Sukur untuk mengundurkan diri. Namun, keputusan ini pun tak jelas muaranya lantaran rapat BK ketika itu berlangsung pada malam hari.
Selain itu, Desmond juga menilai, BK terkesan mengulur-ulur waktu dalam kasus video porno yang pelakunya memiliki ciri-ciri yang mirip dengan salah satu politisi partai itu. "Kasus lainnya adalah penghilangan ayat tembakau yang melibatkan anggota Fraksi PDI-Pejuangan ternyata tidak jelas keputusannya," imbuh Desmond.
Dengan kasus-kasus yang mangkrak itu, Desmond pun berkesimpulan bahwa BK cenderung lebih cepat menindak kasus etika yang melibatkan politisi dari fraksi yang tak terwakilkan di badan itu. Misalnya, terkait kasus sakitnya Widjono Hardjanto dari Fraksi Partai Gerindra, BK tidak pernah meminta keterangan langsung dari Widjono Tanpa klarifikasi Widjono, BK langsung memutus kasusnya. Hal yang berbeda justru terjadi pada kasus Sukur dan video porno.
"BK tidak dapat berlaku imparsial dan adil. Dengan mengulur waktu, sebenarnya BK memenjarakan para teradu dalam citra buruk di mata publik," kata Desmond.
Menanggapi itu, Ketua BK Trimedya Panjaitan mengatakan, seluruh kasus itu masih diproses BK. Terkait dengan kasus video porno, Trimedya menjelaskan bahwa pelaku dalam video itu tidak identik dengan politisi yang dituduhkan sebelumnya.
"Jadi memang kasus ada, tapi masih bagian yang sedang diproses oleh BK. Untuk kasus Pak Sukur, itu sudah diperiksa pada saat Ketua BK lalu. Kami juga ikut memeriksa alat bukti bahwa dia ada syarat sakit ke fraksi tapi di paripurna tidak ada," tutur Trimedya yang berasal dari Fraksi PDI Perjuangan ini.
Anda sedang membaca artikel tentang
Gerindra: BK DPR Lindungi Kasus Etik Politisi PDI-P
Dengan url
http://householdfinancialproblems.blogspot.com/2013/04/gerindra-bk-dpr-lindungi-kasus-etik.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Gerindra: BK DPR Lindungi Kasus Etik Politisi PDI-P
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Gerindra: BK DPR Lindungi Kasus Etik Politisi PDI-P
sebagai sumbernya
0 komentar:
Post a Comment